(Nursalam) 

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, BONTANG- Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam meminta agar Pemkot melalui Dinas Kesehatan tidak membebankan biaya Swab kepada pendamping pasien.

Legislator ini meminta agar tambahan tes swab bagi pendamping yang dibebankan ke keluarga pasien di RSUD Bontang segera dihapus karena membebani masyarakat.

Dirinya pun sudah menerima banyak aduan dari warga terkait kebijakan itu. Bahkan, ada aduan pasien yang enggan dirawat karena keluarga tak punya biaya membayar tes usap.

Salam mengatakan, tak semua pasien berasal dari keluarga mampu. Banyak juga pasien hanya bergantung dari BPJS Kesehatan

"Nah sekarang, sudah tidak mampu dibebani lagi pembayaran swab," tuturnya, Rabu (28/4/2021). 

Tambahan biaya ini cukup memberatkan warga miskin. Semisal, biaya tes swab seharga Rp 200 ribu per orang. 

Sedangkan, keluarga pasien yang mendampingi ada 2 orang. Mereka harus merogoh kocek sekitar Rp 400 ribu. "Bagi mereka uang Rp 400 ribu itu luar biasa," jelasnya.

Sebenarnya, maksud dari kebijakan tersebut dinilai baik. Namun, biaya untuk tes harus ditanggung oleh pihak pemberi aturan dalam hal itu rumah sakit. "Silahkan di swab, tapi jangan dipungut," timpalnya.

Menurutnya biaya tes harus diberi secara gratis sebagai bentuk pelayanan yang baik. 

Rumah sakit bisa mengambil sumber pendanaan biaya itu dari anggaran rumah sakit itu sendiri maupun APBD. 

Dirinya mengaku bakal memanggil pihak RSUD untuk rapat kerja. Pemanggilan itu membahas perihal dikeluarkannya surat keputusan biaya tes swab yang dibebani oleh penunggu keluarga pasien.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Direktur RSUD Taman Husada dr Bahauddin meluruskan aturan yang diterbitkan mewajibkan setiap pendamping pasien untuk memiliki rapid antigen negatif, bukan hasil swab.(wan)